JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora

Studi Komparatif Penerapan Hukuman Mati dalam KUHP Lama dan Baru di Indonesia: Tinjauan Kritis dari Perspektif Keadilan Restoratif

Maria. E. L. W. Wesso — 2023-10-03

Pidana Mati dalam KUHP Lama dan Pidana Mati dalam KUHP Baru dari Teori Keadilan dan Teori Kegunaan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perbandingan pidana mati dalam KUHP lama dan baru ditinjau dari teori keadilan dan teori kegunaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai aturan hukum formal seperti Undang-undang dan kepustakaan teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perUndang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan pidana mati dalam KUHP lama dan baru berdasarkan teori keadilan yaitu pidana mati mutlak dalam KUHP lama lebih menekankan pada retributif atau pembalasan dan lebih memberikan keadilan bagi korban dan keluarga korban jika dibandingkan dengan pidana mati bersyarat dalam KUHP baru yang lebih bertumpu pada hak-hak korban. Hukum Pidana yang baru berlandaskan pada hak asasi manusia pelaku dan menekankan pada rehabilitasi atau pemulihan pelaku perbandingan pidana mati dalam Hukum Pidana lama dan baru ditinjau dari teori kegunaan ialah pidana mati secara mutlak lebih memberikan manfaat secara umum dan secara khusus yaitu agar pelaku menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri serta memberikan efek jera dan upaya agar masyarakat tidak takut melakukan tindak pidana. Sedangkan pidana mati bersyarat hanya memberikan manfaat secara khusus (pencegahan khusus) kepada pelaku agar menyesali diri dan memperbaiki diri di Lembaga Pemasyarakatan dan pencegahan secara umum agar tidak terjadi lagi tindak pidana yang sama di masyarakat menjadi efektif dan efisien serta memberikan peluang timbulnya masalah baru di Lembaga Pemasyarakatan.

MODUS OPERANDI, UPAYA PENANGGULANGAN SERTA HAMBATAN TINDAK PIDANA CARDING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

Ni Ketut S. A Pratiwi — 2024-10-03

Carding adalah kejahatan dengan menggunakan data kartu kredit, yang dimana perbuatan terdebut dapat dikategorikan dalam dua bentuk yaitu transaksi konvensional atau offline dan transaksi maya atau online. Carding saat ini sangat meresahkan banyak anggota masyarakat terkhususnya daerah Nusa Tenggara Timur karena modus Operandi yang digunakan serta pelaku yang tanpa batas teritorial sehingga dibutuhkanya kerja sama yang baik antara penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait dalam memberantas kejahatan ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Modus operandi tindak pidana carding adalah pelaku menggunakan cara rekayasa sosial yang dimana nomor telepon yang digunakan pelaku bersifat sekali pakai dengan mengatasnamakan bank yang di gunakan korban untuk melakukan penipuan terhadap korban dengan berbagai penawaran yang menggiurkan seperti menawarkan untuk membantu korban untuk mengaktifkan kartu kredit dan untuk mendapatkan poromo kenaikan limit diskon ecomers dan diskon lainnya, (2) Upaya penanggulangan dalam tindak pidana carding yaitu menggunakan sarana Non Penal yang bersifat preventif dilakukan oleh kepolisian dalam bentuk penyuluhan hukum, pemasangan spanduk,patroli,kerja sama dengan instansi terkait. Upaya penanggulangan sarana penal yang bersifat represif dilakukan dengan cara mediasi dengan pihak bank yang menggeluarkan kartu kredit, kemudian dilanjutkan dengan proses lidik dan sidik oleh kepolisian. (3) Faktor penghambat dalam mengatasi kejahatan carding adalah Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang), Faktor Penegakan Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung. Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan.

PENGAWASAN TERHADAP KESEPAKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG

Diana Angelina Wahyuni — 2024-10-04

Tindak pidana KDRT merupakan salah satu jenis tindak pidana yang penyelesaiannya dapat melalui pendekatan restorative justice. Pelaksanaan restorative justice adalah pendekatan penyelesaian tindak pidana yang berfokus pada pemulihan keadaan antara pelaku dengan korban. Kejaksaan Negeri Kota Kupang merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan restorative justive di bidang penuntutan termasuk juga terkait tindak pidana KDRT. Namun dalam kenyataannya terdapat kasus yang belum bisa mewujudkan pemulihan keadaan karena meskipun sudah diselesaikan melalui restorative justice tapi pelaku tetap mengulangi Tindakan KDRT terhadap korban. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji apakah ada pengawasan yang dilakukan setelah tercapainya kesepakatan restorative justice di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Kupang.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Restoratif Justice dalam pemulihan korban Tindak Pidana KDRT di Kejaksaan Negeri Kota Kupang, dan untuk mengetahui pengawasan terhadap kesepakatan restorative justice dalam Tindak Pidana KDRT di Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Kota Kupang telah melaksanakan langkah-langkah implementasi RJ dalam penanganan kasus KDRT. Pendekatan ini melibatkan mediasi awal antara korban dan pelaku, perencanaan kesepakatan bersama untuk pemulihan. Meskipun kesepakatan RJ telah dibuat antara korban dan pelaku, dalam beberapa kasus terjadi ketidakpatuhan dari pelaku terhadap kesepakatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa meskipun RJ menawarkan solusi alternatif untuk penyelesaian kasus KDRT, namun pengawasan terhadap pelaksanaannya belum sepenuhnya berhasil. Berdasarkan hasil penelitian diketahui juga bahwa Kejaksaan merupakan bagian dari instansi pemerintah yang menjalankan fungsi penegakan hukum, oleh karena itu harusnya kejaksaan juga berwenang menetapkan pihak yang bertugas untuk melakukan pengawasan berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006. Namun pengawasan terhadap pelaksanaan restorative justice oleh Kejaksaan Negeri Kota Kupang dinilai tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan aturan yang lebih spesifik mengenai pengawasan RJ oleh Kejaksaan, keterbatasan SDM dan anggaran, kurangnya koordinasi dengan pihak, dan melonjaknya jumlah kasus yang ditangani sehingga RJ tidak menjadi fokus utama dalam pengawasan.

Role of AI in Predicting and Mitigating Threats: A Comprehensive Review

Aftab Arif — 2024-10-04

The field of danger prediction and mitigation is changing due to artificial intelligence (AI) in a number of areas, including national security, cybersecurity, public health, and finance. This paper examines how artificial intelligence (AI) might improve threat detection, response, and prevention. It emphasizes AI's capacity to scan large datasets and spot patterns that speed up decision-making. Anomaly detection in cybersecurity, disease outbreak and natural disaster prediction using predictive modeling, and financial system fraud detection are some of the key uses. The application of AI technologies, however, brings up important ethical issues, such as algorithmic bias, data privacy, responsibility, and the requirement for openness. In order to responsibly manage AI implementation, the essay highlights the significance of ethical AI practices and the creation of strong regulatory frameworks. Future trends point to a move toward more sophisticated machine learning methods, the incorporation of AI with cutting-edge platforms like block chain and the Internet of Things (IoT), and an emphasis on human-AI cooperation. The article's conclusion is that, despite AI's enormous potential to improve security and resilience, responsible use of this disruptive technology will need proactive interaction with a variety of stakeholders and ethical considerations. Society can successfully handle the complexities of AI and make sure it works as a positive force to counteract emerging risks by encouraging a collaborative approach.

Leveraging AI in Healthcare: Innovations in Fraud Detection and Novel Approaches to Cancer Medicine

Muhammad Umer Qayyum — 2024-10-04

Artificial intelligence (AI) has revolutionized fraud detection and cancer treatment by providing cutting-edge technologies that improve patient outcomes, efficiency, and accuracy. Healthcare systems can protect themselves from financial losses and ensure the seamless processing of valid claims by implementing individualized prevention methods and real-time analysis through the use of AI-driven fraud detection systems, which are getting more and more complex. AI is pushing the limits of early detection, precision medicine, and drug development in the field of cancer medicine, enabling more individualized and efficient treatments. But the use of AI in these domains also presents significant moral and legal issues, such as worries about prejudice, responsibility, openness, and patient privacy. To address these issues and guarantee that AI is applied responsibly and that its advantages are shared fairly, strong legal frameworks, international cooperation, and well-defined ethical standards must be established. It is anticipated that as AI develops, its application in healthcare will grow, spurring additional innovation and requiring a delicate balancing act between ethical concerns and technical advancements. In the end, AI has the potential to improve healthcare delivery in ways that are more effective, efficient, and egalitarian, but this will rely on how these formidable technologies are developed and used responsibly.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BANDUNG (STUDI KASUS PERMASALAHAN SANITASI LINGKUNGAN)

Leonita Audina — 2024-10-18

Indonesia menjadi negara yang kerap mengalami kerusakan maupun tercemarnya lingkungan. Salah satunya ialah masalah terkait sanitasi yang menjadi isu krusial di Kota Bandung. Sehingga, dalam mengatasi masalah ini, penegakan hukum yang adil wajib diterapkan, lantaran adanya hukum yang ditegakkan bisa menjadi pedoman guna menyelesaikan berbagai masalah lingkungan hidup, yang mengacu pada UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni menjalankan analisis hukum lingkungan hidup serta bentuk dari penegakan hukum terhadap masalah sanitasi lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang mana hasil dari penelitian ini bisa dinyatakan bahwasannya penerapan hukum terkait lingkungan hidup terbilang lemah, artinya aturan tersebut belum diterapkan secara meyeluruh serta lemah dalam menyelesaikan berbagai masalah lingkungan hidup yang ada, terlebih masalah terkait sanitasi di Kota Bandung. Alasan hukum lingkungan belum terlaksana secara optimal yakni kurangnya ketegasan penegak hukum dalam mengaplikasikannya. Oleh karenanya, hukum lingkungan wajib ditegakkan secara tegas dan menyeluruh serta perlu adanya upaya peningkatan dalam menegakkan hukum agar kelestarian lingkungan dapat terwujud.

PENGATURAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

Yohanes Baptista Neonbeni — 2024-10-24

Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD Kota Kupang merupakan hak keuangan yang dapat diberikan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Terbitnya Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Kota Kupang menjadi polemik dimana penambahan besaran tunjangan bagi anggota DPRD Kota Kupang harus memperhatikan peraturan yang lebih tinggi dan mengacu pada asas kepatutan, kewajaran, kewajaran dan harga setempat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1). Apakah Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Kota Kupang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi? (2). Apa akibat hukum dari Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 39 Tahun 2022 bagi Anggota DPRD Kota Kupang? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang terkait dengan materi yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa (1). Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Kota Kupang tidak sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022. (2). Akibat dari Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2022 adalah: a.) Anggota DPRD Kota Kupang mengembalikan selisih pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi yang telah diterim dengan cara mengangsur atau membayar sekaligus. b.) Wali Kota Kupang sebagai pembuat Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2022 dikenakan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi. Sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai upaya penegakan hukum dan teguran untuk meningkatkan kinerja, kedisiplinan dan integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabsebagai kepala daerah.

PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN (STUDI KASUS SEKOLAH DASAR SWASTA AL-IMAN BINTARO)

Nor Naimah — 2024-10-24

Latar belakang penulis melakukan penelitian ini adalah ketika mayoritas sekolah di kawasan Bintaro merupakan sekolah unggulan dengan biaya yang besar namun SDS Al-Iman Bintaro justru memberikan pendidikan secara gratis kepada keluarga pra-sejahtera. Kepala Sekolah SDS Al-Iman Bintaro memiliki program unggulan, sehingga nilai siswa menjadi meningkat dan sekolah meraih akreditasi B. Karena itu penulis ingin mengetahui peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan SDS Al-Iman Bintaro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan SDS Al-Iman Bintaro. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriftif. Hal ini dikarenakan penulis menyajikan atau mendeskripsikan gambaran SDS Al-Iman Bintaro dengan menggunakan data-data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepala sekolah sebagai pemimpin sudah menjalankan perannya sesuai aturan pemerintah. Dengan karakter yang hamble, humoris namun tetap disiplin, dan memiliki kepribadian yang bersifat terbuka dan selalu mengkomunikasikan dan memusyawarahkan apabila terdapat masalah atau suatu hal yang harus diputuskan. Meskipun dari segi sarana prasarana masih belum stabil, namun pada kepemimpinan kepala sekolah sekarang SDS Al-Iman Bintaro banyak mengalami peningkatan dibanding kepemimpinan sebelumnya. Mulai dari nilai raport hingga terakreditasinya sekolah.

TRANSFORMING FRAUD DETECTION, HEALTHCARE, AND PETROLEUM: UNCOVERING CHATGPT'S REVOLUTIONARY POTENTIAL IN A VARIETY OF INDUSTRIES

George Edison — 2024-10-31

The integration of Artificial Intelligence (AI) across various industries, including healthcare, petroleum, and fraud detection, is revolutionizing operational efficiencies, enhancing decision-making processes, and improving overall quality of life. This review explores the transformative applications of AI technologies, highlighting their potential to streamline operations, personalize patient care, and bolster security measures against fraud. AI's ability to analyze vast datasets in real time empowers organizations to respond swiftly to challenges and optimize resource management. However, the adoption of AI is accompanied by significant challenges, including ethical considerations related to data privacy, algorithmic bias, and potential job displacement due to automation. Addressing these challenges is essential for ensuring responsible AI development and maintaining public trust. Furthermore, as AI technologies continue to evolve, collaboration among stakeholders—businesses, researchers, policymakers, and civil society—will be crucial for sharing insights, establishing best practices, and promoting ethical usage. Looking toward the future, AI presents unprecedented opportunities for innovation and growth. The convergence of AI with other emerging technologies, such as blockchain and the Internet of Things (IoT), promises to enhance its capabilities and applications. By embracing AI as a catalyst for sustainable development, industries can enhance efficiency while reducing environmental impact. Ultimately, the journey toward a sustainable future with AI requires a commitment to ethical principles, continuous workforce development, and a collaborative approach that prioritizes the well-being of all members of society. The transformative potential of AI is immense, offering pathways to a more efficient, secure, and equitable world.

A VERBAL AND NON-VERBAL SIGNS FOUND IN DESCENDANTS MOVIE POSTER

Ni Wayan Sinta Laras Hati — 2024-10-31

The objective of this study is to determine and analyse the verbal and non-verbal signs within the movie poster of "Descendants." The aim is to extract verbal and non-verbal signs and the use of these indicators in conveying the movie's thematic content. The study employs a movie poster from "Descendants" obtained from Pinterest as its primary data source. The study employs a descriptive qualitative approach, applying the theory of semiotics proposed by Saussure in Chandler (2007), the second theory to analyze the meaning of verbal and non-verbal signs proposed by Barthes (1977). Additionally, Cerrato's theory of color meaning (2012) is employed to supplement this analysis. Data collection process involved several sequential steps, including the selection and retrieval of the movie poster from Pinterest, followed by thorough examination and documentation. The result indicate the presence of a total of 10 signs, with 5 verbal and 5 non-verbal signs. The meanings associated with these signs are discerned through an explored of the accompanied textual and visual elements present on the poster. Notably, both verbal and non-verbal signs predominantly encompass connotative meanings. The utilization of actor portraits as part of the non-verbal signs across the movie posters to attract public attention by capitalized on the visual represented of the film's cast.

HUBUNGAN POWER OTOT LENGAN DAN OTOT TUNGKAI TERHADAP KEMAMPUAN SPIKE DALAM BOLA VOLI EKSTRAKURIKULER SMP NEGERI 1 KANDANGHAUR

Yupita Sari — 2024-11-11

Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan power otot lengan dan otot tungkai terhadap kemampuan spike dalam bola voli ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Kandanghaur. Dalam penelitian ini menggunakan metode korelasi dan untuk teknik pengumpulan data menggunakan tes prestasi atau achivemen test serta instrumen yang digunakan adalah instrumen tes diantaranya 1) tes power otot lengan 2) tes otot tungkai 3) tes spike. Pengujian dalam hipotesis ini menggunakan uji korelasi pearson product moment. Populasi penelitian menggunakan siswa SMP Negeri 1 Kandanghaur sebanyak 40 siswa dan Sampel 11 siswa, menggunakan sampel Purposif Sampling. Hasil Hipotesis dalam uji korelasi pearson product moment Menjelaskan power otot lengan terhadap spike nilai koefisien korelasi sebesar 0,550 sama dengan 55,0% yang artinya “sedang”. Sedangkan otot tungkai terhadap spike nilai koefisien korelasi sebesar 0,465 sama dengan 46,5% yang artinya “sedang”. Lebih lanjut power otot lengan dan otot tungkai terhadap spike nilai koefisien korelasi sebesar 0,600 sama dengan 60,0% yang artinya “kuat”. Dengan hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) terdapat hubungan power otot lengan dengan kemampuan spike. 2) terdapat hubungan otot tungkai terhadap kemampuan spike. 3) terdapat hubungan power otot lengan dan otot tungkai terhadap kemampuan spike dalam bola voli ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Kandanghaur.

AI-POWERED HEART FAILURE PREDICTION AND MONITORING TOOLS

Roman Khan — 2024-11-14

Recently, a chronic and severe form of cardiovascular diseases – heart failure (HF) – became preventable with the aid of artificial intelligence (AI). In this article, we explore the multiple ways in which AI is employed to enhance the care of patients with heart failure: remote real-time supervision systems, individualized interventions, risk assessment models. AI’s ability to review massive amounts of data from Wearables, electronic health, and record checking tools may aid heart failure early detection, risk elevation, and preventive treatments. This enhances the patients’ quality of life, and also reduces the client’s expenditure on healthcare. Several challenges remain relating to: AI availability and data quality; algorithm explain ability; legal and regulatory aspects; and patient engagement, even if there are positive preliminary signs for the broad development of AI-based solutions in the health field. Even bigger promises for the improvement of precision and individualized heart failure therapy are seen in future developments of AI through application of big data, genomics, and remote touchscreen monitors. The work on the improvement of the explainable AI models and expanded international cooperation will also help solve these problems and enhance the efficiency as well as equity of heart failure treatment. With rapid advancements in Artificial Intelligence, it is expected that the care of patients with heart failure will be transformed, both in terms of time, efficiency, and individual patient needs.

VERBAL AND VISUAL SIGNS FOUND IN Y.O.U COSMETIC ADVERTISEMENTS

Putu Ayu Vinka Maharani — 2024-11-10

The aim of this study is to find out verbal and non-verbal sign in Y.O.U Cosmetic advertisements. While these Y.O.U Cosmetics Advertisements aim to sell us products, they also communicate powerful messages through the clever use of semiotics, the study of signs and symbols. Verbal and non-verbal signs, especially in advertisements, are very important, which function as intermediaries for the intent and purpose of the advertisement. The method that was applied in this research is descriptive qualitative method. The result of this shows 30 denotative meanings and 21 connotative meanings for verbal and nonverbal signs

Redefining Healthcare and Workforce Engagement: A Comprehensive Examination of AI, Skill Development, and Incentives in Banking, Healthcare, and Fraud Prevention in the Petroleum Industry

Alexandra Harry — 2024-11-16

This thorough investigation explores how cutting-edge technologies like artificial intelligence (AI) and cloud computing are revolutionizing a number of industries, with particular attention to supply chain risk management, employee performance, cloud security, healthcare innovations, and database optimization. Emphasizing the link between ongoing learning and better organizational outcomes, the need of training and development is emphasized, especially in improving employee performance within the banking industry in Noakhali. Block chain technology and AI's involvement in predictive analytics in healthcare provide patient-centered care and safe data management while posing crucial privacy and ethical questions. Cloud Security Posture Management (CSPM), which emphasizes automated risk detection and ongoing monitoring to protect sensitive data, becomes a crucial approach for businesses using cloud environments. AI-driven query optimization in relational databases is also discussed, demonstrating how this technology may automate processes and improve performance and resource efficiency. Additionally, supply chain management predictive analytics driven by AI gives businesses the insight they need to anticipate possible disruptions, enhancing stakeholder collaboration and resilience. The combination of these observations emphasizes how important it is for businesses to embrace strategic approaches to technology integration in order to improve operational effectiveness and promote long-term success. Businesses can position themselves for success in a competitive context by utilizing these innovations to build a framework that is safe, effective, and flexible enough to handle the challenges of a changing environment.

Klasifikasi Penyakit Menular Dengan Algoritma Random Forest Dan SVM

Ardiansyah Dwi Prasetyo — 2024-11-18

Penyakit menular adalah masalah kesehatan global yang memerlukan deteksi dini dan akurat untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja dari algoritma pembelajaran mesin ini , yaitu Random Forest (RF) dan Support Vector Machine (SVM), dalam klasifikasi penyakit menular berdasarkan data kesehatan. Dataset yang digunakan mencakup berbagai fitur medis seperti gejala klinis, riwayat kontak, dan hasil pemeriksaan laboratorium. Kedua algoritma diuji dengan teknik cross validation untuk mengukur akuras,. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma RF dan SVM keduanya mampu mencapai akurasi yang baik dalam mengidentifikasi penyakit menular. RF menunjukkan kinerja yang unggul dalam hal stabilitas dan kemampuan menangani data dengan banyak fitur, sementara SVM menunjukkan performa optimal pada data dengan pemisahan yang jelas antar kelas. Kesimpulannya, baik RF maupun SVM memiliki potensi sebagai alat bantu diagnosis penyakit menular, dengan pemilihan algoritma yang bergantung pada karakteristik data yang tersedia.

Integritas akad ijarah dan Al-Bay’ dalam Meningkatkan Penyewaan Gaun Pengantin pada Usaha Davina Gallery

Putri Amelia Pasaribu — 2024-12-03

Penelitian ini membahas implementasi konsep ijarah (sewa) dan al-bay' (jual beli) dalam bisnis penyewaan gaun pengantin berbasis syariah di Davina Gallery. Melalui strategi ini, Davina Gallery berhasil menciptakan layanan yang variatif, inovatif, dan sesuai dengan prinsip syariah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur untuk memahami kerangka hukum Islam dalam bisnis penyewaan gaun pengantin. Strategi pemasaran digital, diversifikasi layanan, dan kolaborasi dengan vendor pernikahan turut memperkuat daya saing Davina Gallery. Integrasi etika bisnis Islami menjadi fondasi untuk menjaga keberlanjutan dan keberkahan usaha.

TAKAFUL: Alternatif Perlindungan Finansial Syariah di Era Modern

Nurfaisah — 2024-12-05

Takaful, sebagai sistem asuransi berbasis syariah, berkembang untuk memenuhi kebutuhan perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sistem ini berlandaskan pada konsep tolong menolong dan berbagi risiko di antara peserta, menjadikannya berbeda dari asuransi konvensional yang berfokus pada transfer risiko individu kepada perusahaan. Dalam operasionalnya, takaful menghindari unsur riba, gharar, dan maysir, serta beroperasi di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kesesuaian dengan hukum Islam. Meskipun memiliki perbedaan mendasar dengan asuransi konvensional, seperti dalam hal pengelolaan dana dan distribusi surplus, industri takaful menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan inovasi produk, dan persaingan ketat dengan asuransi konvensional. Tantangan ini memerlukan inovasi dan edukasi lebih lanjut untuk mempercepat perkembangan takaful di pasar global. Dengan potensi yang besar dan dukungan yang tepat, takaful dapat menjadi solusi perlindungan finansial yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim.

PENGHENTIAN PENUNTUTAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI SIKKA

Rizky Benyamin Pandie — 2024-12-16

Konsep restorative ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan perkara karena konsep ini melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil. Rumusan masalah bagaimana penerapan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sikka dan Kendala dalam penerapan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sikka. Sejalan dengan apa yang menjadi pokok utama pembahasan dari tesis yang penyusun sajikan, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara Tindak Pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sikka yang mana JPU menjadi fasilitator dengan melakukan Pemanggilan terhadap tersangka pelaku maupun korban tindak pidana Lalu Penuntut Umum menawarkan untuk proses perdamaian berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dengan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intimidasi dari siapapun. Serta kendala dalam penerapan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sikka antra lain faktor sumberdaya manusia, faktor benturan pelaku dan korban, faktor Masyarakat. Kesimpulan Penerapan Restoratif Justice di wilayah Kejaksaan Negeri Sikka berdasarkan Peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sudah diterapkan, dimana dalam penerapan ini kejaksaan lebih mengedepankan upaya pemulihan (restorative) di setiap kasus. dan Kendala dalam Penerapan Penghentian Penuntutan sebagai Alternatif Penyelesaian perkara Tindak Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sikka diantaranya kuranya kesiapan sumberdaya manusia, Saran Perlu diadakannya sosialisasi tentang peraturan oleh kejaksaan kepada masyarakat agar masyarakat memahami tentang aturan pendekatan restoratif, pelatihan yang optimal kepada para jaksa yang bertindak dalam penyelesaian kasus dengan pendekatan restoratif agar tidak terjadi ketersinggungan antar pihak baik.

Pemberlakuan Asas Lex Posteriori UU IKN 2023 terhadap UU Pokok Agraria 1960

Fatimah Nurikhsani Rahman — 2024-12-16

Asas hukum lex posteriori derogat legi priori merupakan prinsip penting dalam sistem hukum Indonesia yang menyatakan bahwa undang-undang yang lebih baru dapat mengesampingkan undang-undang yang lebih lama. Pemberlakuan asas ini dalam konteks Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (IKN) berperan signifikan dalam menentukan validitas dan penerapan norma-norma hukum yang berkaitan dengan pengaturan agraria, khususnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.Dengan diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2023, terdapat perubahan substansial dalam pengaturan kewenangan dan penataan ruang Ibu Kota Nusantara, yang berpotensi berkonflik dengan ketentuan ketentuan yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1960. Penerapan asas lex posteriori diharapkan dapat menghindari ketidakpastian hukum yang mungkin timbul akibat adanya dua norma yang saling bertentangan. Dalam hal ini, UU No. 21 Tahun 2023 sebagai norma baru harus diutamakan, terutama dalam konteks penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pembangunan IKN.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas lex posteriori dalam konteks perubahan regulasi terkait IKN dan dampaknya terhadap peraturan agraria yang lebih lama. Terdapat dua rumusan masalah di antara nya adalah Apakah 1. Ratio Legis pemberlakuan Asas lex Posteriori derogat legi priori terkait Undang-undang No.21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria dan 2. Apakah dampak pemberlakuan Asas lex Posteriori derogat legi priori terkait Undang-undang No.21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria. Ratio legis pemberlakuan Asas lex Posteriori derogat legi priori terkait Undang-undang No.21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria adalah : Inovasi dalam prosedur percepatan pengandaan tanah untuk kepentingan ikn, strategi pendorongan investor untuk menanamkan modal di ikn dan optimalisasi pencegahan konflik antara UU Ikn dan UUPA. Pemberlakuan Asas lex Posteriori derogat legi priori terkait Undang-undang No.21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria memiliki beberapa dampak di antaranya adalah dampak pada lingkungan, dampak pada hukum, dampak pada ekonomi dan sosial. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai interaksi antara kedua undang-undang tersebut dan dampak terhadap kepastian hukum serta pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia.

Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara (Perlindungan Hukum Bagi Penyedia dalam Sengketa Pengadaan Barang/Jasa)

Aini Sahara — 2025-01-02

Pelaksanaan pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah membutuhkan kepastian hukum sebab pelaksanaannya ditentukan berdasarkan jadwal yang sudah tetap. Dalam penyelesaian sengketa penyedia barang dan jasa pemerintah maka dibutuhkan instrumen penundaan pelaksanaan keputusan terkait pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah. Permasalahannya secara normatif terdapat pertentangan persyaratan antara Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan TUN) dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Selain itu permasalahan juga timbul terkait dengan apakah pejabat yang menerbitkan atau atasan pejabat yang menerbitkan berita acara hasil pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah dapat menunda berita acara hasil pemilihan tanpa perintah dari pengadilan atau harus dengan perintah pengadilan. Kedua hal inilah yang akan dibahas dalam tesis ini. Adapun tesis ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan sumber hukum primer dan sekunder, serta menggunakan analisis kualitatif dan studi kepustakaan. Hasil penelitian dalam tesis ini menemukan bahwa meskipun terdapat pertentangan antara Pasal 65 UU AP dengan pasal 67 UU Peradilan TUN yang harus digunakan berdasarkan asas referensi hukum Lex posterior derogat legi priori adalah ketentuan dalam Pasal 65 UU AP. Sedangkan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah selaku pejabat yang menerbitkan berita acara hasil pemilihan penyedia ataupun Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) selaku atasannya dapat melakukan penundaan pelaksanaan berita acara hasil pemilihan sebagai langkah perlindungan Hukum preventif agar calon penyedia yang tidak terpilih dapat mengakses langkah hukum terlebih dahulu. Sedangkan untuk perlindungan represif dapat dilakukan melalui pengadilan dengan meminta pengadilan untuk menunda pelaksanaan berita acara hasil pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU Peradilan TUN..

Implementasi Fungsi Pengawasan Syahbandar Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Di Pelabuhan Tenau Kupang

Mangir Edi Handoko Bawani — 2025-01-02

-Syahbandar merupakan pejabat tertinggi di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri Perhubungan yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengangkutan perairan, kepelabuhanan. Rumusan masalah Bagaimanakah fungsi pengawasan syahbandar dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran di Pelabuhan Tenau Kupang dan apa kendala yang dihadapi oleh Syahbandar di Pelabuhan Tenau Kupang dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Sejalan dengan apa yang menjadi pokok utama pembahasan dari tesis yang penyusun sajikan, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan bawah fungsi pengawasan Syahbandar dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran di Pelabuhan Tenau Kupang antara lain Melakukan Pengawasan dan pengaturan lalu lintas kapal, koordinasi dengan pihak terkait, pelaporan dan dokumentasi, keselamatan dan keamanan pelabuhan, dan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kapal yang akan berlayar. kendala yang dihadapi oleh Syahbandar di Pelabuhan Tenau Kupang dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran antara lain kendala kecukupan dan kecakapan SDM, budaya dan subtansi hukum. Kesimpulan Secara keseluruhan, fungsi Syahbandar sangat integral dalam menciptakan pelayaran yang aman dan tertib. Syahbandar tidak hanya mengawasi lalu lintas kapal, tetapi juga menjamin koordinasi antar instansi terkait, serta mendokumentasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pelayaran, sehingga keselamatan dan keamanan pelabuhan serta pelayaran dapat terjamin dengan baik. Secara keseluruhan, kendala yang dihadapi oleh Syahbandar dalam menjalankan fungsinya sangat beragam dan kompleks. Keterbatasan SDM yang tidak memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas, dapat menghambat efektivitas pengawasan dan koordinasi. Budaya organisasi yang kurang mendukung, baik dalam hal disiplin maupun kesadaran keselamatan.

Using Task-Based Learning in CLT to Foster Engagement Among English Beginners in Pamulang University

Darmawati — 2025-01-09

This action research explores the implementation of Task-Based Learning (TBL) within the framework of Communicative Language Teaching (CLT) to enhance engagement among English beginners at Pamulang University. The study was conducted with a group of 25 first-semester Informatics Engineering students who had limited English proficiency. Using a qualitative approach, the research was carried out over two cycles, each involving the stages of planning, action, observation, and reflection. In the first cycle, task based activities such as role-playing, information gap tasks, and group discussions were introduced to encourage communication. Data collected through classroom observations, student reflections, and teacher journals indicated initial challenges, including hesitancy to participate and difficulty understanding instructions. Based on these findings, adjustments were made in the second cycle, including the use of scaffolding techniques, clearer task instructions, and the incorporation of multimedia resources to support vocabulary acquisition. The results showed a significant improvement in student engagement and willingness to participate in communicative tasks. Students reported increased confidence in using English and found the activities enjoyable and relevant to their academic needs. The study concludes that integrating TBL into CLT is an effective approach to fostering active participation and building communicative competence among English beginners. It also emphasizes the iterative nature of action research in refining teaching strategies to address learners' needs in specific contexts.

Penerapan Klasifikasi CNN Kepada Citra X-Ray Untuk Deteksi Tuberkolosis

Yoan Aldiansyah — 2025-01-03

Tuberkulosis merupakan suatu penyakit infeksi berbahaya mematikan pada paru-paru dan disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menular melalui udara ketika seorang penderita tuberkulosis batuk, bersin, atau meludah dan dapat menyebabkan gangguan pernapasan, seperti batuk kronis dan sesak napas. Didunia, sekitar 10 juta orang lebih setiap tahun terjangkit penyakit ini, sementara di Indonesia sendiri pada tahun 2020 terdapat 390.000 lebih kasus tuberkulosis. Pada diagnosisnya sering terlalu subjektif dalam mendeteksi tuberkulosis, tak jarang juga terjadi perdebatan antara tenaga medis atau dokter unutk menetapkan pasien terinfeksi tuberkulosis. Oleh karena itu, dibutuhkan teknologi computer vision yang dapat mendeteksi secara akurat dan cepat. Algoritma CNN yang termasuk jenis Deep Learning yang banyak diterapkan pada klasifikasi citra dan dapat mengungguli metode lainnya dapat dijadikan metode dalam mendeteksi citra. Maka, dalam penelitian ini dilakukan analisis model dan klasifikasi tuberkulosis dengan algoritma CNN mengggunakan data citra X-ray paru-paru manusia.

EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus SP-Gil/459/VIII/2022/Ditreskrimum)

Djaclyn Herlince Kitu Rihi — 2025-01-16

Notaris, merupakan salah satu profesi di bidang hukum yang sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat publik yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu, dalam hal seorang notaris diduga melalukan suatu pelanggaran hukum pidana atau perbuatan melawan hukum, peran Majelis Kehormatan Notaris sangat dibutuhkan untuk turut memberikan perlindungan hukum bagi notaris. Tugas dan fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris sendiri, adalah memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dalam proses peradilan. Hal ini juga memegang peranan penting karena bertujuan untuk menjaga wibawa notaris, agar tidak terjadi proses hukum yang salah atau tidak tepat bahkan sewenang-wenang dengan mengkriminalisasi perbuatan notaris sebagai tindak pidana, yang belum tentu merupakan kesalahan dalam hukum pidana. Namun, dalam pelaksanaannya, fungsi ini masih memiliki beberapa kendala. Hal ini dapat dilihat dalam Studi Kasus SP Gil/459/VIII/2022/Ditreskrimum, dimana seorang notaris dijerat hukuman pidana, meskipun sebenarnya tidak tergolong ke dalam ranah pidana, tetapi dalam ranah administrasi. Permasalah pokok dalam tesis ini adalah: (1) Bagimanakah eksistensi majelis kehormatan notaris dalam perlindungan hukum bagi notaris yang diduga melakukan tindak pidana? (2) Apakah yang menjadi alasan pihak kepolisian tetap melaksanakan proses penyidikan terhadap notaris yang telah dinyatakan tidak melanggar kode etik? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dan pengolahan bahan hukum. Sumber bahan hukum adalah data primer, sekunder, tersier. Teknik analisis bahan hukum melalui kegiatan menelaah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: (1) Eksistensi majelis kehormatan notaris memiliki peran yang penting dalam perlindungan hukum bagi notaris yang diduga melakukan tindak pidana. Keputusan majelis kehormatan notaris harus dihormati dan dipatuhi oleh pihak-piha yang berwenang. (2) Notaris telah dinyatakan tidak melanggar kode etik profesi, pihak kepolisian tetap berwenang untuk melanjutkan proses penyidikan jika terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PORNOGRAFI MELALUI VIDEO CALL SEX (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Kupang Kota)

Ferdinan L. Bagaihing — 2025-01-16

Kejahatan dipelajari dalam suatu pergaulan melalui interaksi dan komunikasi untuk mendukung perbuatan jahat termasuk dalam kejahatan pornografi video call sex di wilayah hukum Polres Kota Kupang Kota. Permasalahannya adalah: Apakah yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan pornografi video call sex? Bagaimanakah bentuk penyimpangan pornografi video call sex? Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pornografi video call sex di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Kupang Kota? Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis penyebab pelaku melakukan pornografi melalui video call sex, bentuk penyimpangan pornografi video call sex dan upaya penanggulangan kejahatan pornografi video call sex yang berguna secara teoritis dan praktis dengan metode penelitian hukum empiris di wilayah Hukum Polres Kota Kupang Kota. Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, prinsip dari pada teori kriminologi Sutherland, bahwa faktor penyebab kriminal pornografi merupakan kejahatan yang dipelajari dalam lingkungan sosial baik secara internal dan eksternal. Secara internal pelaku melalui niat dan kesempatan untuk melakukan pornografi video call sex, sedangkan dari ekternal pelaku melalui pergaulan di melalui media sosial, ekonomi dan dan lingkungan. Kedua, bentuk penyimpangan pornografi video call sex melalui gambar dan gerakan tubuh yang menampilkan ketelanjangan. Ketiga, upaya penanggulangan kejahatan pornografi video call sex di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Kupang Kota melalui upaya preventif dan upaya represif. Bertolak dari hasil temuan tersebut, maka ada beberapa saran yang diajukan untuk melakukan upaya penanggulangan kejahatan video call sex sebagai berikut: Pertama, bagi pelaku yang sudah terpapar pornografi video call sex perlu menggurangi tindakan kejahatan yang berasal dari diri sendiri dengan mengalihkan niat dan kesempatan dari pembelajaran yang negatif menjadi kegiatan yang positif dengan mengembangkan minat dan bakat dalam upaya pencegahan pornografi video call sex; Kedua, bagi masyarakat perlu langkah-langkah upaya pencegahan pornografi video call sex baik dari lingkungan keluarga dan pergaulan agar terhindar dari kejahatan pornografi video call sex, ganti username dan profil media sosial; Ketiga bagi pihak Kepolisian tidak hanya melakukan penegakan hukum namun dapat memberikan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang bahaya video call sex melalui media sosial yang dapat diakses oleh semua masyarakat.