Pengelolaan Bukti Digital dalam Forensik Teknologi Informasi: Kajian Literatur atas Empat Elemen Kunci, Chain of Custody, dan Rules of Evidence
Keywords:
forensik teknologi informasi, bukti digital, chain of custody, rules of evidence, pembuktian elektronikAbstract
Pemanfaatan teknologi informasi diikuti oleh kejahatan yang meninggalkan jejak digital, sehingga pengelolaan bukti digital menjadi bagian penting dalam pembuktian. Artikel ini mengkaji konsep forensik teknologi informasi, karakteristik bukti digital, empat elemen kunci forensik, chain of custody, dan rules of evidence, serta relevansinya bagi penanganan kejahatan digital di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian literatur konseptual dengan analisis komparatif dokumen terhadap materi ajar Pertemuan V "IT Forensik", standar dan pedoman teknis (NIST, ISO/IEC, dan IETF), literatur akademik, serta peraturan dan putusan tentang pembuktian elektronik. Sumber dipilih secara purposif dan kajian ini tidak mengklaim kelengkapan literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa empat elemen kunci dalam materi ajar sejalan dengan model tahapan dalam literatur, tetapi memerlukan tiga penyempurnaan: pembedaan penyimpanan, pelestarian, dan chain of custody; pemisahan unsur andal dan dapat dipercaya sebagaimana dalam RFC 3227 yang merinci lima properti bukti; serta penambahan dimensi teknis berupa verifikasi integritas data beserta batasnya. Kajian ini menyintesis lima tahap pengelolaan bukti digital yang dikaitkan dengan persyaratan rules of evidence. Menurut literatur yang dikaji, pengakuan bukti elektronik dalam UU ITE belum disertai standar chain of custody bukti digital yang baku dan mengikat secara nasional, sedangkan peraturan Kepolisian memuat ketentuan administratif pengelolaan barang bukti; apakah KUHAP baru mengubah keadaan itu belum diuji. Pengelolaan bukti digital yang tertib dan terdokumentasi dapat memperkuat peluang bukti diterima dalam proses hukum. Kerangka yang diusulkan bersifat konseptual dan perlu diuji pada penelitian lanjutan.
References
Brezinski, D., & Killalea, T. (2002). Guidelines for evidence collection and archiving (RFC 3227; BCP 55). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/info/rfc3227
Carrier, B. D., & Spafford, E. H. (2006). Categories of digital investigation analysis techniques based on the computer history model. Digital Investigation, 3(Suppl.), S121–S130. https://doi.org/10.1016/j.diin.2006.06.011
Casey, E. (2011). Digital evidence and computer crime: Forensic science, computers, and the Internet (3rd ed.). Academic Press.
Digital Forensic Research Workshop. (2001). DFRWS USA 2001. https://dfrws.org/conferences/dfrws-usa-2001/
Giovani. (2026, 7 November). Keterangan ahli digital forensik dalam autentikasi bukti elektronik di KUHAP baru. Dandapala. https://www.dandapala.com/article/detail/keterangan-ahli-digital-forensik-dalam-autentikasi-bukti-elektronik-di-kuhap-baru
Heryogi, A., Ruba'i, M., & Sugiri, B. (2017). Fungsi bukti elektronik dalam hukum acara pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(1). https://doi.org/10.17977/um019v2i12017p007
ISO/IEC. (2012). Information technology — Security techniques — Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence (ISO/IEC 27037:2012). https://www.iso.org/standard/44381.html
ISO/IEC. (2015). Information technology — Security techniques — Guidelines for the analysis and interpretation of digital evidence (ISO/IEC 27042:2015). https://www.iso.org/standard/44406.html
Kent, K., Chevalier, S., Grance, T., & Dang, H. (2006). Guide to integrating forensic techniques into incident response (NIST Special Publication 800-86). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-86
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 [Putusan diucapkan 7 September 2016]. https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/20_PUU-XIV_2016.pdf
McKemmish, R. (1999). What is forensic computing? (Trends & Issues in Crime and Criminal Justice No. 118). Australian Institute of Criminology. https://www.aic.gov.au/sites/default/files/2020-05/tandi118.pdf
Nugraha, M. R. (2026, 6 Januari). Dasar hukum alat bukti elektronik dalam KUHAP. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-alat-bukti-elektronik-dalam-kuhap-cl5461/
Nurhakim, F. (2025, 26 Agustus). BSSN: Phising modus yang banyak ditemui, warga diminta waspada. Bloomberg Technoz. https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/81920/bssn-phising-modus-yang-banyak-ditemui-warga-diminta-waspada
Ó Ciardhuáin, S. (2004). An extended model of cybercrime investigations. International Journal of Digital Evidence, 3(1).
Putra, G. R. A. (2024). Kedudukan bukti digital dalam sistem peradilan pidana Indonesia: Rekonsepsi pengaturan dan penguatan chain of custody di era cyber-enabled crime. Buletin Adalah, 8(7), 1–16. https://doi.org/10.15408/adalah.v8i7.51879
Reith, M., Carr, C., & Gunsch, G. (2002). An examination of digital forensic models. International Journal of Digital Evidence, 1(3).
Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209). https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981
Republik Indonesia. (2009). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 311). https://peraturan.go.id/files/bn311-2009.pdf
Republik Indonesia. (2010). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata cara pengelolaan barang bukti di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 204). https://peraturan.go.id/files/bn204-2010.pdf
Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1). https://jdih.komdigi.go.id/index.php/produk_hukum/view/id/884/t/undangundang+nomor+1+tahun+2024
Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188). https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025
Samsul, I., Sirait, R. A., Aida, A. N., & Iskandar, L. (2025, Juni). Analisis pagu indikatif Badan Siber dan Sandi Negara. Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-apbn/public-file/analisis-apbn-public-106.pdf
Sembiring, E. S. B., & Lasube, Y. M. (2026). Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara pidana di Indonesia. Lex Technologia: Jurnal Hukum dan Masyarakat Digital, 1(1), 27–37. https://ejournalfish.unima.ac.id/index.php/lextechnologia/id/article/download/59/44/214
Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039
Universitas Pamulang. (t.t.). Pertemuan V: IT forensik [Etika Profesi].




