Kelemahan Keamanan Sistem Perpajakan Pemerintahan Indonesia Studi Kasus : Kasus Pembobolan Data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bjorka (2024)
Keywords:
Keamanan digital, perpajakan Indonesia, peretasan Bjorka, kebocoran data, keamanan Cyber, kepatuhan wajib pajak, human errorAbstract
Penelitian ini menganalisis sistem keamanan cyber di Indonesia yang dimana dalam pembahasan ini di bidang perpajakan. Kita mengambil studi kasus dari pencurian data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh oknum Bjorka yang sedang hangat belakangan ini karena dapat mengungkapkan banyak rahasia - rahasia besar di instansi pemerintahan Indonesia ,pada september 2024 6 juta data penduduk Indonesia Nomor Pokok Wajib Pajak (Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)) di curi dan dipublikasikan ke dalam situs ilegal. Hal ini sangat berbahaya dan bukan hanya penduduk biasa saja namun juga para pejabat tinggi sampai mantan Presiden Joko Widodo juga terkena waktu itu.Dengan menerapkan metode hukum normatif dan dievaluasi kasus empiris, penelitian ini mengungkap berbagai faktor utama, seperti kurangnya fasilitas teknologi, rendahnya tingkat ketahanan cyber secara menyeluruh (dengan nilai rata-rata global sekitar 65,7 dari 100, meskipun Indonesia mencapai nilai tinggi di beberapa aspek), dan kesalahan dalam faktor manusia (human error) juga membuka peluang baik besar maupun kecil bagi serangan luar. Temuan utama ini mengungkap bahwa kejadian tersebut mengakibatkan penurunan rasa percaya masyarakat, berkurangnya kesediaan mematuhi kewajiban pajak, dan ancaman stabilitas ekonomi akibat publikasi informasi rahasia yang luas. Melalui lensa akuntansi perilaku, konsep atribusi dan model kepercayaan institusional menggambarkan bagaimana kegagalan internal di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin memperlemah pandangan publik terhadap perlindungan data nasional. Untuk mengatasi hal ini, penelitian ini menyarankan langkah-langkah penanggulangan dan pencegahan seperti penegakan tegas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pemeriksaan keamanan berkala, serta kerjasama antarinstansi guna mengurangi potensi ancaman mendatang. Temuan-temuan ini menjadi arahan esensial bagi para pengambil keputusan untuk meningkatkan daya tahan infrastruktur digital negara ini.
References
Alshammari, R., & Alhassan, R. (2022). Zero trust architecture for cloud computing security: A systematic review. Journal of Cloud Computing, 11(1), 1–15. https://doi.org/10.1186/s13677-022-00300-7
ArsTechnica Indonesia. (2024, Maret 17). 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bocor termasuk milik Jokowi dan Sri Mulyani: Ini tanggapan Ditjen Pajak. Wantimpres. https://wantimpres.go.id/id/newsflows/6-juta-data-Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)-bocor-termasuk-milik-jokowi-dan-sri-mulyani-ini-tanggapan-djpajak/
Badan Siber dan Sandi Negara. (2023, Mei 8). Penerapan Zero Trust sebagai Upaya Perlindungan dari Ancaman Serangan Siber. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. https://setkab.go.id/penerapan-zero-trust-sebagai-upaya-pelindungan-dari-ancaman-serangan-siber/
CPO Magazine. (2024, Maret 19). Indonesia’s Tax Agency Data Breach Impacts 6 Million, Including President Widodo and His Cabinet. https://www.cpomagazine.com/cyber-security/indonesias-tax-agency-data-breach-impacts-6-million-including-president-widodo-and-his-cabinet/
Nugroho, A., & Pratama, Y. (2021). Analisis kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia: Tantangan dan peluang. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(3), 455–472. https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3121
Putra, D. A., & Santoso, B. (2020). Cybersecurity readiness in Indonesian government institutions: A case study. Proceedings of the 2020 International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI), 1–6. IEEE. https://doi.org/10.1109/ICITSI50517.2020.9264942
Rahardjo, B., & Aprianto, T. (2023). Evaluating Indonesia’s cybersecurity resilience against data breaches. Indonesian Journal of Information Systems, 8(2), 77–89. https://doi.org/10.24002/ijis.v8i2.5678
Susanto, H., & Chen, C. (2021). Cybersecurity policy implementation in Southeast Asia: Comparative study of Indonesia and Singapore. Journal of Cyber Policy, 6(2), 245–263. https://doi.org/10.1080/23738871.2021.1931234
